Suara Generasi Muda
Inilah Tuntutan Mahasiswa Dairi Saat Melakukan Aksi Penolak RUU Cipta Kerja

Inilah Tuntutan Mahasiswa Dairi Saat Melakukan Aksi Penolak RUU Cipta Kerja

Sidikalang (SGM)

Perkumpulan Mahasiswa Dairi melakukan aksi untuk penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Jumat (9/10/2020 di depan Gedung DPRD Dairi. Ikatan Mahasiswa Pakpak Bharat STAI AD (IMPAS) menganggap, RUU Cipta Kerja yang hangat diperbingcangkan di seluruh Indonesia tidak berpihak dan bertentangan dengan UU No 15 Tahun 2019 Bab 2 Pasal 5 dan Bab II pasal 96 tentang perubahan atas UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi, menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian SDA jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agrarian sejati. Tidak ketinggalan, meminta jaminan dan mengharapkan kehadiran negara dalam teciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak manapun perlindungan terhadap buruh.

Dalam orasinya, mahasiswa juga menolak sentralisasi system pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas, dan PHK sepihak. Demikian juga penolakan sektor pendidikan dimasukkan dalam Omnibus Law dan mendesak pemerintah menghentikan praktek liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan serta mewujudkan demokratisi kampus, serta menuntut Pemerintah untuk memperbaiki kualitas kelembagaan nasional maupun daerah dan mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan sebagaimana amanat UUD 1945.

Sementara, dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan bahwa HMI Dairi tidak percaya terhadap DPR RI serta pihak yang mengesahkan RUU Cipta Kerja. HMI menuntut DPRD Dairi harus menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI terkait RUU Cipta Kerja. Setelah dari tuntutan tersebut, HMI Dairi berjanji akan mengikuti perkembangan serta menunggu intruksi selanjutnya.

Pengurus Daerah KAMMI juga menyampaikan desakan kepada Partai Politik untuk bertaubat dan meminta maaf atas pengkhianatan kepada kehendak berbagai elemen masyarakat yang menolak RUU Cipta kerja. Mereka juga meminta Pemerintah untuk meminta maaf dan segera mengeluarkan Perpu untuk pencabutan RUU cipta kerja. Menuntut Presiden Ir Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu pencabutan RUU Cipta Kerja. Menuntut tranparansi dari Pemerintah Pusat terhadap kejanggalan dan persekongkolan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dan mengutuk serta mengecam keras tindakan refresif Kepolisian terhadap Kader KAMMI di seluruh Indonesia Ketika aksi 7 Oktober 2020 khususnya di Jakarta.

Sementara PMII, menganggap RUU Cipta Kerja yang tidak pro terhadap rakyat kecil. PMII menuntut agar Presiden RI tidak menandatangani RUU Cipta kerja menjadi UU meski secara otomatis bila tidak ditandatangani oleh Presiden tetap akan menjadi UU tetapi biarlah RUU Cipta Kerja menjadi UU yang tidak ditanda tangani Presiden dan DPRD Dairi menjadi perpanjangan tangan kepada DPRD Sumut untuk membatalkan RUU Cipta Kerja karena tidak pro dengan rakyat.

PMII Dairi juga meminta kepada Bupati Dairi menjadi perpanjangan tangan agar menyampaikan kepada Gubernur Sumut hingga ke Presiden RI menerbitkan Perpu untuk mencabut RUU Cipta Kerja serta menuntut dilaksanakannya judical review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap putusan DPR RI terkait putusan RUU Cipta Kerja. (DM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *