Suara Generasi Muda
Gugatan Penggugat Ditolak, Status Tombak Mual Napambelang Kosong Pemilik

Gugatan Penggugat Ditolak, Status Tombak Mual Napambelang Kosong Pemilik

Pengadilan Negeri Sidikalang akhirnya memutuskan perkara no 29/Pdt.G/2020/PN-Sdk, Senin, (5/4) di ruang cakra PN Sidikalang. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Ledis M Bakara MH didampingi dua anggota lainnya bergantian membacakan berbagai pertimbangan hukum.

Masyarakat Dusun Napambelang, Desa Soban, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi mengajukan gugatannya ke PN Sidikalang, terhadap objek perkara Tombak Mual atau Hutan Air Minum atau Hutan Lindung Air Minum. Masyarakat meminta, supaya Majelis Haki memutuskan bahwa objek perkara tersebut adalah hak milik bersama masyarakat Dusun IV Dolok Nauli dan Dusun V Napambelang, Desa Soban, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi.

“Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Tergugat. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.225.000,-” ujarnya membacakan.

Dalam pertimbagangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa belum ada dinyatakan siapa yang berhak atas objek yang diperkarakan atau disebut dengan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Penggungat maupun Tergugat harus melengkapi berbagai bukti, supaya bisa dinyatakan asset desa atau hak ulayat.

Ketika ditanyakan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sidikalang, Ledis M Bakara MH Senin (5/4) usai sidang, menolak memberikan keterangan. Diakui Ledis, semua informasi dikendalikan oleh Humas PN yang sudah ditunjuk.

“Mengenai amar putusan sudah dapat diakses dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang telah dipublikasikan 1×24 jam atau one day publish. Sedangkan untuk menjelaskan isi putusan, Ketua Majelis Hakim yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang menolak memberikan penjelasan karena untuk hal tersebut telah ada petugas yang ditunjuk yaitu Jurubicara ataupun Humas,” tulisnya.

Penggugat yang mengatasnamakan masyarakat tertulis sebanyak 43 orang melawan Tergugat Hasudungan Malau, Kabar Malau dan Jelass Malau. Dalam gugatannya, masyarakat meminta, supaya Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mengklaim tanah objek perkara adalah miliknya dengan alasan diperolehnya dari pewarisan orang tuanya yang kemudian membakar, mengusahai sebahagian serta memasang plang baliho disekitar tanah objek perkara adalah perbuatan yang melawan hukum.

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk meninggalkan serta mengembalikan Tanah Objek Perkara oleh karena Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik adanya sebagaimana sedia kala,” tulis masyarakat dalam gugatannya. (DM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *