Suara Generasi Muda

Warga Desa Huta Rakyat Dairi, 88 Persen Terima Bantuan

Sidikalang (SGM)

Selain ASN, TNI dan Polri warga Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi hampir selurunya menerima berbagai jenis bantuan. Dari 1.818 Kepala Keluarga (KK), sebanyak 1.603 KK terdaftar sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan saat ini sedang melakukan pendataan untuk bantuan APBD Dairi.

Demikian disampaikan Kepala Desa Huta Rakyat, Pander Sitepu didampingi Kapolsek Kota Sidikalang, AKP Jokner Malau dan Sekretaris Desa Masdeny Saragih, kepada wartawan Selasa (9/6) di kantor Desa Huta Rakyat, Jl Mekar Ujung, Sidikalang, setelah menerima 14 KK yang mengajukan tuntutan karena tidak atau belum menerima bantuan.

“Sepanjang tidak bermasalah, seluruh warga kami ajukan sebagai penerima bantuan. Hingga saat ini, penerima PKH sebanyak 111 KK, BPNT 179 KK. BST 345 KK, BLT Dana Desa 140 KK, Bansos Provinsi 828 KK,” urainya.

Ditambahkan Sitepu, Pemerintahan Desa Huta Rakyat tidak memilih siapa calon penerima bantuan, namun tetap mengacu kepada berbagai regulasi yang diberikan Pemerintah Pusat dalam penyaluran.

“Saat ini, kami masih mengerjakan data-data penerima bantuan dari APBD Dairi. Jadi, kami tidak ada bermaksud dan melakukan pilih kasih terhadap seluruh warga calon penerima,” tambahnya.

Ditambahkan Kapolsek Kota Sidikalang, tuntutan warga harusnya memiliki dasar yang kuat sebelum mengajukan tuntutan. Diakuinya, setelah dilakukan pengecekan, ternyata sebahagian warga yang menuntut itu sudah masuk dalam daftar penerima.

“Kami berharap, warga jangan mudah terprovokasi yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami juga menyarankan, seluruh warga dapat melengkapi berbagai administrasi termasuk domisili, serta melakukan pengecekan langsung secara pribadi ke kantor desa. Jangan asal menuding,” ujarnya.

Sementara Sekdes Huta Rakyat mengakui, tuntutan warga tidak memiliki dasar yang kuat, karena mereka meminta diharuskan sebagai penerima bantuan uang tunai.

“Data yang sudah disampaikan Kades itulah yang sudah realisasi sampai saat ini. Tuntutan mereka berlebihan, karena mereka minta harus ikut sebagai penerima bantuan berupa uang tunai. Sepanjang ini, kami sudah berupaya memasukkan seluruh warga yang layak sebagai penerima bantuan,” ujarnya. (Kiem)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *