Suara Generasi Muda

Oknum Tertentu Mengajak Dokter Terkena Mutasi Berdamai

Sidikalang (SGM)

Sehubungan dengan laporan dr Erna Marpaung atas dugaan mutasi yang tidak berdasar, beberapa hari ini ada oknum tertentu melakukan pendekatan dan mengajak untuk berdamai. Belum diketahui secara pasti oknum yang datang tersebut suruhan siapa, namun si oknum sudah menyampaikan niatnya untuk mengajak berdamai sehubungan dengan laporan pengaduan dr Erna Marpaung.


Hal ini disampaikan dr Saut Simanjuntak kepada wartawan Kamis (18/6) lewat seluler. Diakuinya, sebelumnya dia tidak mengetahui peran oknum yang datang melakukan pendekatan terhadap keluarganya.

“Kaget sebenarnya dengan kedatangan oknum itu minta berdamai. Pada hal, sampai saat ini mereka tidak mengakui perbuatan yang diterima istri saya, tapi ada upaya dan datang untuk minta berdamai,” ujarnya.

Ditambahkan Simanjuntak, selain melaporkan hal itu ke Poldasu, mereka juga melapor ke Ombudsman. Dalam laporan tertulis kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumut, menerima laporan/ pengaduan dari dr Erna Marpaung, menguraikan 8 butir keberatan secara terinci.

“Laporan kami ke Ombudsman tertuang dalam nomor: 0106/LM/IV/2020/Mdn terkait dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh Bupati Dairi. Laporan ini sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Dairi nomor: 210/821/III/2020, tertanggal 30 Maret 2020 yang diduga tidak sesuai prosedur,” tambah Simanjuntak.

Simanjuntak juga menyampaikan, surat dari Ombudsman juga sudah dikirimkan ke Bupati Dairi tertanggal 8 Juni 2020 dengan hal meminta penjelasan dan klarifikasi. Dalam permintaan klarifikasi, Ombudsman meminta penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan Direkur RSUD Sidikalang dalam memberikan penjelasan kepada tenaga kesehatan terkait kesiapsiagaan RSUD Sidikalang dalam menghadapi Covid-19.

“Dalam surat itu, selain meminta bentuk kesiapsiagaan RSUD Sidikalang menyiapkan sarana dan prasarana, Ombdusman juga meminta penjelasan yang disertai dengan dokumen pendukung mengenai dasar pertimbangan dalam penerbitan SK mutasi Bupati Dairi, mengingat pelapor sebagai tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam penanggulangan wabah Covid-19,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Dairi diduga telah melanggar Surat Edaran (SE) Kemendagri nomor 800/1941/Otda tertanggl 7 April 2020 itu ditujukan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dengan larangan mengeluarkan SK mutasi 3 orang dokter umum sekaligus dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.

Selain itu, dr Erna Marpaung salah seorang dokter yang dimutasi mengaku mendapat perlakuan yang tidak layak dari Plt Direktur RSUD Sidikalang, sehingga membuat laporan dan pengaduan ke Poldasu dan Ombudsman. Namun, beberapa bulan ini berita dan informasi tentang ini sempat terhenti dan tertutup. (Kiem)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *