Suara Generasi Muda

Sasaran Prioritas, Terkoordinir dan Terpadu Tuntaskan Zero Stunting di Dairi

Sidikalang (SGM)

Permasalahan Stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stokeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitife memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas.

Hal ini disampaikan Bupati Dairi, DR Eddy Kelleng Ate Berutu saat membuka secara resmi pelaksanaan rembuk aksi percepatan penurunan stunting, Senin (10/8/2020) di Balai Budaya Sidikalang. Rembuk dikuti dan dihadiri, Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi Drs Leonardus Sihotang Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani SSos, tim pendamping aksi stunting Local Government Capacity Building-Accelaration Of Stunting Reduction (LGCB-ASR) dari Ditjen Bangda-Kemendagri, Pimpinan OPD lingkungan Pemkab Dairi, Camat, Kepala Desa dan Pendamping Desa se-Kabupaten Dairi.

Dalam sambutannya, Bupati Dairi menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), diantaranya adalah masalah gizi dengan banyaknya anak balita pendek (stunting).

“Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara konvergen harus dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahaan stunting ini,” ujarnya.

Ditambahkan Bupati, upaya konvergensi percepatan pencegahaan Stunting harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksaan hingga pemantauan dan evaluasi. Disebutkannya, ada 8 tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahaan stunting, mulai dari analisa situasi program penurunan stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, penerbitan Peraturan Bupati tentang peran desa, sistem managemen data stunting, pengukuran dan publikasi data stunting dan penilaian kinerja.

“Saat ini, kita telah melaksanakan 1 dari 8 tahapan diatas. Kami menghimbau agar rembuk stunting ini dilakukan dengan serius dan menghasilkan komitmen yang terbaik dalam upaya mewujudkan zero stunting di Kabupaten Dairi,” pintanya.

Secara keseluruhan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut ambil bagian masing-masing dalam perang melawan stunting di Dairi. Dinas Pendidikan melalui program, penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) TK/ PAUD, managemen pengawasaan pengeloaan bantuan operasional PAUD, Kegiatan Bunda PAUD. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan pemeliharaan saluran drainase, pembangunan jaringan air bersih, peningkatan jaringan perpipaan system penyediaan air minum. Dinas Sosial melakukan, koordinasi pelaksaan kegiatan yang bersumber dari APBN, pemberian tali asih kepada tenaga kesejahteraan sosial, koordinasi pelaksanaan Bansos sastra, koordinasi pelaksaaan dan pemuktakhiraan data PKH.

Sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan KKG dan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan bagi generasi muda. Dukungan komunikasi, informasi, edukasi dan managemen, pembinaan kesetaraan ber KB, pelayanan KB pasca persalinan dan keguguran, operasional bagi penyuluhan KB, pergerakan bulan bakti gerak kesatuan PKK-KB Kesehatan, Pengadaan sarana KIE, KIT dan media lini lapangan.

Sementara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaan Desa meliputi, fasilitasi pembangunan desa dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes, pelaksanaan gerakan PKK tingkat kabupaten, pelaksaaan bulan Balita dan bina generasi remaja. Dinas Pertanian meliputi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pameran bahan pangan/ hasil olahan berbahan dasar pangan lokal serta Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi penyebarluasaan informasi bersifat penyuluhan bagi masyarakat. (Kiem)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *